(Bisnis Indonesia, Rabu-30 Maret 2011)
JAKARTA: Kementerian Perumahan Rakyat menilai ledakan jumlah penduduk berimbas pada meningkatnya defisit perumahan atau backlog.
Deputi Kemenpera Bidang Perumahan Formal Pangihutan Marpaung mengatakan saat ini Kemenpera dalam penyediaan perumahan rakyat, yaitu melalui pendekatan sektor badan usaha dan perumahan swadaya. Selama ini hitungan Kemenpera sebanyak 700.000 per tahun jumlah keluarga baru sehingga membutuhkan 700.000 unit rumah per tahun. Hitungan kami bukan jumlah penduduk, tetapi secara tidak langsung dengan adanya pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan backlog. Selain itu, penambahan jumlah penduduk yang besar mengakibatkan wilayah perkotaan semakin padat. Berdasarkan data 2006, 50% penduduk ada di kota.
Pangihutan menuturkan selama ini sektor badan usaha mampu membangun 170.000 unit hingga 200.000 unit per tahun sehingga ada sekitar 500.000 unit backlog per tahun yang nantinya ditutup dengan pembangunan rumah swadaya meskipun tidak sepenuhnya terpenuhi. Pangihutan menjelaskan, perumahan swadaya sendiri menghadapi dua kendala yaitu rendahnya kemampuan teknis masyarakat menengah bawah dalam membangun serta penghasilan rendah. Dia menambahkan solusi penyediaan perumahan rakyat harus bersinergi antara kota dan desa, keduanya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Di perkotaan harus disiasati dengan membangun rumah susun, di desa dengan pembangunan landed houses.
Pakar Permukiman Institut Teknologi Bandung Muhammad Jehansyah Siregar juga mengatakan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat dapat berdampak tidak langsung pada backlog yang jumlahnya dapat melebihi 1,2 juta unit per tahun. Sebenarnya tidak bisa dilihat hanya berdasarkan jumlah penduduk, perlu data lebih spesifik lagi misalnya berapa keluarga baru, berapa kebutuhan rumah bagi lajang. Tetapi memang pada akhirnya secara tidak langsung penambahan jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan jumlah kebutuhan perumahan, kata Jehansyah.
Antisipasi backlog
Jehansyah menyebutkan setidaknya ada 2 hal yang harus dilakukan oleh pemerintah guna mengantisipasi backlog yang semakin bertambah. Pertama, dibentuknya kajian terkait perumahan yang selama ini belum ada. Menurut dia, perhitungan jumlah keluarga dikurangi jumlah rumah yang ada merupakan jumlah yang masih kasar. Harus ada data yang lebih spesifik seperti jumlah keluarga berapa, bagaimana tipe keluarga, dinamika perkembangan keluarga bagaiman. Tetapi kalau tidak ada data memang hitungan kasar itu dapat digunakan, katanya.
Solusi kedua, Kemenpera memfokuskan penanganan masalah perumahan di kota metropolis saja karena permasalahan utama perumahan ada di kota. Menurutnya, semakin bertambahnya jumlah penduduk, besarnya tingkat urbanisasi ke kota metropolis akan semakin besar.
Jehansyah berharap Kemenpera fokus pada penanganan permasalahan perumahan di delapan kota metropolis Indonseia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Palembang, Makassar. Sementara itu, untuk penanganan perumahan di perdesaan Kemenpera hanya memberikan bantuan teknis apabila dibutuhkan oleh beberapa kementerian lainnya yang memang telah mempunyai program perumahan desa.
Sebelumnya Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Dyarief menyebutkan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 yang mencapai 237,6 juta jiwa, jelas menunjukkan gejala ledakan penduduk. Selama 10 tahun terakhir, penduduk bertambah 32,5 juta jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan 1,49% per tahun. (Siti Nuraisyah Dewi)
http://www.reidkijakarta.com/rei/web/?mod=news&do=detail&cat=1&id=475
Tidak ada komentar:
Posting Komentar