Perumahan Kumuh Melonjak Tajam

Berita Nasional
Sabtu, 24 September 2011 | 16:47:21 WIB
.

batavia.com - Menurut data Biro Pusat Statistik pada 2010 diketahui bahwa angka housing backlog dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam dari 54 ribu hektare (2004) menjadi 59 ribu hektare (2010). Karena itu pakar perumahan dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja sektor perumahan rakyat.
.
“Presiden perlu menimbang-menimbang kembali prestasi anggota kabinetnya selama dua tahun periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini karena nasib urusan Perumahan Rakyat selama ini menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai program bisa dinilai meleset dari target,” kata M Jehansyah Siregar di Jakarta, Sabtu (24/9).
.
Ia menilai program perumahan rakyat yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tidak efektif dan visioner karena target perumahan rakyat tidak tercapai dan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun terlantar hingga ribuan unit karena tidak dikelola secara utuh.
“Program Rusunami pun banyak ditemui salah sasaran bahkan dijadikan ajang spekulasi kelas menengah atas,” ucapnya.
.
Menurut dia, pembangunan Rusunawa juga banyak salah sasaran ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI.
“Program perumahan swadaya jauh dari pemberdayaan karena cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja. Pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh seperti rumah-rumah kolong jembatan yang disaksikan Presiden SBY di Bogor akhir Februari 2010 lalu,” katanya. Namun, kata anggota Tim Visi Indonesia 2033 ini, hingga kini belum ada skema “delivery” yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi Presiden dengan menyediakan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin.
.
Ia pun menyayangkan kinerja Menpera saat ini yang tidak fokus terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan Rusunawa. "Kalau Menpera tidak sanggup untuk melaksanakan proggram-programnya, seharusnya bisa meminta pendapat para pengamat atau akademisi, bukan meminta pendapat para pengembang (developer)," ucap Jehansyah. O bon
.

http://www.beritabatavia.com/berita-8931-perumahan-kumuh-melonjak-tajam.html

SBY Diminta Evaluasi Menpera

Sun, Sep 25, 2011 at 00:47 | Jakarta, matanews.com
.
MENYUSUL rencana Presiden SBY melakukan perombakan kabinet, pakar perumahan dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar meminta Presiden mengevaluasi kinerja menteri perumahan rakyat yang dirasa cukup mengkhawatirkan, karena hampir semua program meleset dari target.
“Presiden perlu menimbang-menimbang kembali prestasi menteri perumahan rakyat karena nasib urusan perumahan rakyat selama ini menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai program meleset dari target,” kata M Jehansyah Siregar di Jakarta, Sabtu 24 September 2011.
.
Ia menilai program perumahan rakyat yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tidak efektif dan visioner karena target perumahan rakyat tidak tercapai dan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun terlantar hingga ribuan unit karena tidak dikelola secara utuh.“Program Rusunami pun banyak ditemui salah sasaran bahkan dijadikan ajang spekulasi kelas menengah atas,” ucapnya. Menurut dia, pembangunan Rusunawa juga banyak salah sasaran ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI.
.
“Program perumahan swadaya jauh dari pemberdayaan karena cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja. Pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh seperti rumah-rumah kolong jembatan yang disaksikan Presiden SBY di Bogor akhir Februari 2010 lalu,” katanya.
.
Namun, kata anggota Tim Visi Indonesia 2033 ini, hingga kini belum ada skema “delivery” yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi Presiden dengan menyediakan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin.
Dari data BPS 2010 diketahui bahwa angka housing backlog dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam dari 54 ribu hektare (2004) menjadi 59 ribu hektare (2010).
.
Ia pun menyayangkan kinerja Menpera saat ini yang tidak fokus terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan Rusunawa. Kalau Menpera tidak sanggup untuk melaksanakan proggram-programnya, seharusnya bisa meminta pendapat para pengamat atau akademisi, bukan meminta pendapat para pengembang (developer), ucap Jehansyah. Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden SBY perlu segera membuat evaluasi mendalam dan merumuskan kriteria-kriteria menteri yang sanggup memimpin sektor Perumahan Rakyat ini agar “on the right track” dan segera “debottlenecking” sumbat-sumbat di KIB II.
.
Menurut Jehansyah, kinerja menteri yang buruk ini umumnya karena mereka hanya mampu membuat proyek-proyek pengadaan konstruksi, menuntut pemda tanpa pembinaan dan membebani pengembang dengan kewajiban-kewajiban yang merugikan bisnisnya. “Kegagalan kinerja menteri usulan parpol pada dua periode ini, maka Presiden sebaiknya memilih menteri dari jalur profesional/akademisi,” katanya.
.
Ia menambahkan, Menpera yang dibutuhkan rakyat adalah figur yang kapabel dan memiliki visi-misi yang kuat untuk mengembangkan “housing delivery system” (HDS) secara utuh dengan mengutamakan public HDS dan community HDS dan tetap menempatkan commercial HDS sebagai bisnis profesional.
Selain itu, kata dia, figur Menpera juga dapat melakukan pembinaan kapasitas daerah secara efektif melalui konsep, skema-skema dan model-model penanganan yang tepat serta melakukan penguatan kelembagaan penyedia perumahan publik dengan menempatkan Perumnas sebagai Perumnas reformasi (NHUDC).(ant/hms)



http://matanews.com/2011/09/25/sby-diminta-evaluasi-menpera/

Sektor Perumahan Rakyat Perlu Dievaluasi

Saturday, 24 September 2011

Jakarta-Pakar perumahan dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja sektor perumahan rakyat. “Presiden perlu menimbang-menimbang kembali prestasi anggota kabinetnya selama dua tahun periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini karena nasib urusan Perumahan Rakyat selama ini menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai program bisa dinilai meleset dari target,” kata M Jehansyah Siregar di Jakarta, Sabtu (24/9). Ia menilai program perumahan rakyat yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tidak efektif dan visioner karena target perumahan rakyat tidak tercapai dan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun terlantar hingga ribuan unit karena tidak dikelola secara utuh.
.
“Program Rusunami pun banyak ditemui salah sasaran bahkan dijadikan ajang spekulasi kelas menengah atas,” ucapnya.
Menurut dia, pembangunan Rusunawa juga banyak salah sasaran ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI.
“Program perumahan swadaya jauh dari pemberdayaan karena cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja. Pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh seperti rumah-rumah kolong jembatan yang disaksikan Presiden SBY di Bogor akhir Februari 2010 lalu,” katanya.
.
Namun, kata anggota Tim Visi Indonesia 2033 ini, hingga kini belum ada skema “delivery” yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi Presiden dengan menyediakan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin. Dari data BPS 2010 diketahui bahwa angka housing backlog dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam dari 54 ribu hektare (2004) menjadi 59 ribu hektare (2010).
.
Ia pun menyayangkan kinerja Menpera saat ini yang tidak fokus terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan Rusunawa. Kalau Menpera tidak sanggup untuk melaksanakan proggram-programnya, seharusnya bisa meminta pendapat para pengamat atau akademisi, bukan meminta pendapat para pengembang (developer), ucap Jehansyah. Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden SBY perlu segera membuat evaluasi mendalam dan merumuskan kriteria-kriteria menteri yang sanggup memimpin sektor Perumahan Rakyat ini agar “on the right track” dan segera “debottlenecking” sumbat-sumbat di KIB II. O ant


http://hariantopnews.com/2011/09/sektor-perumahan-rakyat-perlu-dievaluasi/

SDA Siap Ajukan Pengganti Suharso

Senin, 26 September 2011 09:04

JAKARTA – Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) siap mengajukan nama calon pengganti Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, jika nanti presiden memintanya. Terkait nama yang kini telah dipersiapkan PPP, SDA masih belum mau menjelaskan. “Kalau itu, jawabannya nanti dulu, jangan mengandai-andai, karena yang diganti juga belum jelas,” ujarnya di sela acara pelantikan pengurus DPP PPP 2011-2015, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.
.
Di KIB jilid II, hingga saat ini, PPP masih menempatkan dua kadernya duduk sebagai menteri. Selain SDA yang menjabat sebagai menteri agama, satu nama lain adalah Suharso Monoarfa. Hingga saat ini, Suharso masih tercatat sebagai salah satu pengurus DPPP PPP. Meski tidak hadir dalam acara pelantikan, mantan bendahara umum PPP tersebut tercatat sebagai salah satu ketua DPP partai berlambang kabah tersebut. Suharso disebut - sebut terancam di-reshuffle usai muculnya secara luas keretakan rumahtangga bapak dua anak tersebut. Dia digugat cerai istrinya, Carolina Kaluku yang merasa sudah diselingkuhi.
.
Secara terpisah, dosen Kelompok Perumahan dan Pemukiman ITB M Jehansyah Siregar mengatakan dua tahun pemerintahan SBY, urusan perumahan rakyat memang menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. “Berbagai program bisa dinilai meleset dari tujuannya,” kritik Jehansyah yang juga anggota Tim Visi Indonesia 2033 itu. Dia menyebut program rumah susun hak milik (rusunami) banyak yang salah sasaran. Bahkan menjadi ajang spekulasi kelas menengah atas. Begitu juga dengan program rumah susun hak sewa (rusunawa) yang terlantar sampai ribuan unit.
.
“Ujungnya salah sasaran juga ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI,” katanya.
Nasib serupa juga menimpa program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S). Program itu, ungkap Jehansyah, dalam implementasinya justru jauh dari konsep pemberdayaan. “Malah cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja dan sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh,” jelasnya.
.
Menurut dia, sudah tujuh bulan berselang. Namun, sampai sekarang belum ada skema delivery yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi presiden dalam menyediakan rumah sangat murah tersebut. “Yang pasti, dari data BPS 2010 diketahui bahwa angka housing backlog (pekerjaan pembangunan rumah yang tak selesai  atau tak lengkap, red) dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam,” kata Jehansyah. Dia berharap Presiden SBY mengevaluasi mendalam Menteri Perumahan Rakyat. “Sebagaimana kegagalan kinerja menteri usulan parpol ini (Suharso Monoarfa), maka SBY sebaiknya memilih menteri dari jalur professional atau akademisi,” saran Jehansyah.(dyn/pri/bay)

.
http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15854:sda-siap-ajukan-pengganti-suharso&catid=32:languages&Itemid=47

Presiden Perlu Evaluasi Kinerja Menpera

Sabtu, 24 September 2011
.
JAKARTA (Suara Karya):Pakar perumahan dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah menilai rencana perombakan (reshuffle) kabinet merupakan momentum agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja para menterinya, khususnya sektor perumahan rakyat. "Presiden perlu menimbang-menimbang kembali prestasi anggota kabinetnya selama dua tahun periode KIB II ini karena nasib urusan Perumahan Rakyat selama ini menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai program bisa dinilai meleset dari target," kata M Jehansyah Siregar kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.
 .
Ia menilai program perumahan rakyat yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tidak efektif dan visioner karena target perumahan rakyat tidak tercapai dan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun terlantar hingga ribuan unit karena tidak dikelola secara utuh. "Program Rusunami pun banyak ditemui salah sasaran bahkan dijadikan ajang spekulasi kelas menengah atas," ucapnya.
 .
Menurut dia, pembangunan Rusunawa juga banyak salah sasaran ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI. "Program perumahan swadaya jauh dari pemberdayaan karena cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja. Pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh seperti rumah-rumah kolong jembatan yang disaksikan Presiden SBY di Bogor akhir Februari 2010 lalu," katanya.
 .
Namun, kata anggota Tim Visi Indonesia 2033 ini, hingga kini belum ada skema "delivery" yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi Presiden dengan menyediakan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin. Dari data BPS 2010 diketahui bahwa angka housing backlog dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam dari 54 ribu hektare (2004) menjadi 59 ribu hektare (2010).
 .
Ia pun menyayangkan kinerja Menpera saat ini yang tidak fokus terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan Rusunawa. Kalau Menpera tidak sanggup untuk melaksanakan proggram-programnya, seharusnya bisa meminta pendapat para pengamat atau akademisi, bukan meminta pendapat para pengembang (developer), ucap Jehansyah.
 .
Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden SBY perlu segera membuat evaluasi mendalam dan merumuskan kriteria-kriteria menteri yang sanggup memimpin sektor Perumahan Rakyat ini agar "on the right track" dan segera "debottlenecking" sumbat-sumbat di KIB II. Menurut Jehansyah, kinerja menteri yang buruk ini umumnya karena mereka hanya mampu membuat proyek-proyek pengadaan konstruksi, menuntut pemda tanpa pembinaan dan membebani pengembang dengan kewajiban-kewajiban yang merugikan bisnisnya.
 .
"Kegagalan kinerja menteri usulan parpol pada dua periode ini, maka Presiden sebaiknya memilih menteri dari jalur profesional/akademisi," katanya. Ia menambahkan, Menpera yang dibutuhkan rakyat adalah figur yang kapabel dan memiliki visi-misi yang kuat untuk mengembangkan "housing delivery system" (HDS) secara utuh dengan mengutamakan public HDS dan community HDS dan tetap menempatkan commercial HDS sebagai bisnis profesional.

Selain itu, kata dia, figur Menpera juga dapat melakukan pembinaan kapasitas daerah secara efektif melalui konsep, skema-skema dan model-model penanganan yang tepat serta melakukan penguatan kelembagaan penyedia perumahan publik dengan menempatkan Perumnas sebagai Perumnas reformasi (NHUDC).(Antara)
.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=287448
.
http://www.beritasatu.com/articles/read/2011/9/6191/presiden-harus-evaluasi-kerja-menpera
.

Posisi Menteri Asal Bogor Terancam

Senin, 26 September 2011 , 09:04:00

SDA Siap Ajukan Pengganti Suharso Monoarfa

JAKARTA-Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menjadi salah satu menteri yang terus disebut-sebut bakal ikut di-reshuffle. Sebagai salah satu pimpinan partai yang telah diajak bicara Presiden SBY, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menyatakan, pihaknya siap mengajukan nama calon pengganti menteri, jika nanti presiden memintanya.

 
Terpisah, dosen Kelompok Perumahan dan Pemukiman ITB M. Jehansyah Siregar mengatakan, dua tahun pemerintahan SBY, urusan perumahan rakyat memang menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. “Berbagai program bisa dinilai meleset dari tujuannya,” kritik Jehansyah yang juga anggota Tim Visit Indonesia 2033, itu.(dyn/pri/bay)

http://radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=80094

Program Rumah Komersial Murah Dinilai Gagal

Oleh Anugerah Perkasa
Kamis, 08 September 2011 | 16:49 WIB
.
Bisnis Indonesia
.
JAKARTA: Moda perumahan komersial diminta untuk tidak lagi mengerjakan perumahan rakyat terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena dinilai  gagal mencapai target yang tepat dalam realisasinya.
.
Pakar tata kota Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar mengatakan upaya mengekspansi pasar perumahan komersial untuk melayani kebutuhan perumahan MBR dan kelompok miskin sudah menunjukkan kegagalan dalam penjangkauan segmen tersebut.
.
Oleh karena itu, lanjutnya, moda perumahan seperti ini  tidak bisa dipaksa untuk memikul beban misi merumahkan rakyat.
.
"Perumahan komersial seharusnya benar-benar diarahkan untuk mengisi segmen perumahan menengah atas yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat dari segmen MBR dan miskin. Sedangkan segmen menengah atas,  motif mencari keuntungan dari sisi pasokan mendapatkan justifikasi dengan sisi permintaan yang mencari kualitas dan kepuasan," ujarnya hari ini.
.
Menurutnya, praktik perdagangan perumahan komersial tidak boleh lagi dijalankan di atas alas pemanfaatan sumber daya publik yang tidak diregulasi oleh suatu moda penyediaan publik.
.
Menurut dia, skema fasilitasi bisnis properti yang menggunakan dana-dana publik sudah terbukti mengandung kelemahan yang nyata sekali untuk menjangkau kelompok prioritas secara efektif.
.
Jehansyah menambahkan praktik perumahan komersial yang tidak dikelola melalui moda penyediaan tersendiri telah berakibat pada konflik peran, intervensi terhadap urusan perumahan rakyat dan fragmentasi moda-moda penyediaan perumahan. Dia menilai perumahan komersial adalah bagian dari industri properti, yang menjadi urusan bidang perindustrian dan perdagangan, serta bukan bidang perumahan rakyat.
.
"Beragam masalah perumahan rakyat berkembang karena absennya moda perumahan publik sebagai pemimpin atau lokomotif dari suatu aransemen multi-moda penyediaan perumahan," ujarnya. (sut)
.
http://www.bisnis.com/articles/program-rumah-komersial-murah-dinilai-gagal

Nasib Perumahan Rakyat

HARI PERUMAHAN
Jumat, 26 Agustus 2011 | 03:34 WIB

Hari Perumahan Nasional, yang diperingati setiap 25 Agustus, sejatinya membawa harapan baru bagi pembangunan rumah rakyat. Apalagi, sektor properti kini sedang naik daun (booming ) sebagai salah satu instrumen investasi.
.
Naik daunnya sektor properti ternyata tidak menular ke perumahan rakyat. Harapan perumahan bagi masyarakat menengah bawah seolah terkubur di balik keruwetan persoalan yang melingkupinya. Di depan mata, kekurangan (backlog) rumah di Indonesia sudah mencapai 13,6 juta unit.
.
Penyerapan rumah rakyat melambat. Ketidakjelasan itu terlihat dari terhentinya proyek rumah susun bersubsidi, program rumah murah yang tersendat, sampai minimnya penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat menengah bawah.
.
Tahun 2011, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP total 184.000 unit, meliputi 10.000 unit rumah susun dan 50.000 unit rumah murah. Hingga Agustus 2011, penyaluran FLPP melalui Bank Tabungan Negara baru 60.000 unit, sedangkan rumah murah kemungkinan hanya 8.600 unit tahun ini.
.
Persoalan tidak berhenti di situ. Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia, yang diharapkan berkontribusi memasok rumah bersubsidi, telah mengibarkan ”bendera putih” menyerah untuk menyediakan rumah susun subsidi, terutama di Jabodetabek. Penyebabnya banyak.
.
Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa kerap berargumen, kendala mendasar suplai perumahan rakyat adalah lahan. Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diterbitkan, tanggung jawab lahan ada pada pemerintah daerah. Namun, sulit mengharapkan gerak cepat pemerintah daerah.
.
Kendati pemerintah telah menjanjikan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 150 miliar pada 62 kabupaten/kota yang bersedia menyediakan lahan perumahan rakyat, upaya itu tak membuahkan hasil optimal. Masih sedikit pemda yang mampu menyisihkan anggaran APBD untuk lahan.    
.
Seakan tambal sulam, Kemenpera menyikapi itu dengan rencana menggulirkan subsidi prasarana sarana umum (PSU) bagi pengembang rumah nonsubsidi, dengan harapan mau menyediakan lahan rumah murah, serta mencanangkan DAK untuk bank tanah tahun 2012. Pemerintah juga menjanjikan stimulus bagi pengembang agar kembali bergairah membangun rumah susun bersubsidi.
.
Pengamat perumahan Jehansyah Siregar mengingatkan, masalah struktural perumahan rakyat tidak bisa diatasi dengan kebijakan tambal sulam dan birokrasi yang berorientasi pada paket-paket proyek. Reformasi sistem penyediaan rumah rakyat harus ditetapkan dan diterapkan.
.
Apakah Hari Perumahan Nasional hanya identik dengan seremonial belaka ataukah membawa harapan pembenahan sistem perumahan rakyat? Harapan masih ada jika komitmen seluruh pemangku kepentingan terbukti. (BM Lukita Grahadyarini)

http://nasional.kompas.com/read/2011/08/26/03341991/nasib.perumahan.rakyat