Community Housing Delivery System

Bangun RSS Jangan Asal Bikin
Berita Nasional - Dibaca: 28 kali
Senin, 07 Maret 2011 | 16:59:02 WIB

beritabatavia.com/berita-6251-bangun-rss-jangan-asal-bikin.html
batavia.com - Pakar Perumahan dan  Pemukiman dari Institut Teknologi Bandung, Jehansyah Siregar, menyatakan sasaran proyek rumah sangat sederhana (RSS) senilai Rp 25 juta, jika ditujukan pada masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal pada kawasan pemukiman kumuh di kota besar harus dengan pendekatan dari sisi demand site (berdasarkan kebutuhan warga ).

"Selama ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah  lebih kepada supply site (kuantitas, yang penting dibangun), sementara untuk mengatasi masalah perumahan sederhana yang dibutuhkan adalah pendekatan dari sisi demand site," ujarnya ketika dihubungi, Senin (7/3).

Pemerintah, sambungnya, harus segera melakukan tindakan dan mengubah paradigma pendekatan dikarenakan kawasan kumuh semakin menyebar dan beraglomerasi semakin luas tidak hanya di pusat kota saja, tetapi sudah mengarah ke daerah pinggiran kota.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa pihaknya menargetkan tahun ini bisa membangun 100.000 rumah murah seharga Rp 20 juta yang akan dicicil Rp.200 ribu/bulan atau Rp.7000/hari selama 10-15 tahun. Menteri mengatakan tahapan pertama pengadaan rumah tersebut diperkirakan lebih dulu akan diprioritaskan bagi para nelayan dengan melibatkan pemerintah daerah dari Perumnas.

"Yang jelas untuk pertama saya ingin mencoba tahun ini kalau bisa target 100.000 rumah murah berkualitas. Rumah murah seharga Rp 20-Rp 25 juta diangsur sekitar Rp.200 ribu/ bulan atau Rp.7000/hari selama 10-15 tahun,"katanya.

PT Perumnas sendiri telah menyanggupi membangun 100.000 unit rumah murah seharga Rp 20-25 juta mulai semester II tahun ini. Direktur Utama PT Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan rumah murah yang akan dibangun nanti dipastikan layak huni. O brn



------------------ooo()ooo--------------------


Upaya Membangun Sistem Penyediaan Perumahan Komunitas

Upaya pembangunan rumah sangat murah seperti dijanjikan Bapak Presiden jangan sampai hanya berfokus pada produksi rumah-rumah yang dilakukan begitu saja secara top-down. Jika dari sisi pasokan (supply side) pemerintah perlu membangun sistem penyediaan perumahan publik yang baik, maka dari sisi kebutuhan (need side). Apa jadinya kalau keluarga-keluarga di kolong jembatan tersebut tidak bersedia pindah? Apa mau dipaksa atau diancam dengan penggusuran seperti selama ini?

Janji dan arahan dari Bapak Presiden sungguh memperhatikan hal ini, yaitu keprihatinan beliau terhadap nasib keluarga-keluarga di permukiman kumuh kota. Artinya, bahwa produksi rumah-rumah murah harus dikaitkan dengan pengentasan permukian kumuh di perkotaan. Untuk itu dari sisi pembinaan warga permukiman kumuh pemerintah perlu belajar dari pengalaman CODI di Thailand. CODI (Community Organisation Development Institute) adalah lembaga setingkat kementerian yang bertanggungjawab kepada Wakil Presiden (Deputy PM). CODI secara operasional turun memberdayakan komunitas-komunitas permukiman kumuh di Bangkok. Untuk itulah pemerintah RI perlu membentuk semacam Lembaga Pengembangan Komunitas. Mengingat paradigma baru dari pembangunan sosial yang bukan semata menangani penyakit sosial namun juga membangun masyarakat, maka misi lembaga ini tepatnya dijalankan melalui Kemenko Kesra ataupun Kementerian Sosial.

Untuk menjalankan amanat rumah sangat murah dari Bapak Presiden ini pemerintah jangan mengandalkan pengembang swasta. Peran Kemenpera sebaiknya fokus pada koordinasi kebijakan dan jangan tumpang tindih dengan lembaga pelaksana negara. Sedangkan di lapangan Pemerintah perlu segera menugaskan lembaga-lembaga operasional milik negara (BUMN) agar mengambil peran memimpin dalam pelaksanaan di lapangan. Para pengembang kecil, para kontraktor, BUMN-BUMN dan BUMD-BUMD bidang konstruksi, dan para pemilik tanah, termasuk Lembaga Pengembangan Komunitas dan semua jajarannya di lapangan, semuanya perlu pemimpin di lapangan dalam mengemban tugas mulia dari Bapak Presiden ini. 

Salam,
-MJS-


------------------ooo()ooo--------------------

http://en.indonesiafinancetoday.com/read/2459/Developers-Question-Governments-Housing-Program-

Developers Question Government's Housing Program

JAKARTA (IFT) – Developers question the plan of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) to build low-cost housing with prices ranging from Rp 5 to 10 million per unit. The plan is considered a setback to healthy and prosperous house concept campaigned for by Government.

Eddy Ganefo, Chair of the Central Executive Board of Association of the Indonesian Housing and Settlement Developers, said, that the program is technically illogical because even the amount is insufficient to pay the workers’ wages, let alone the land and raw materials. According to him, the current wage for a house contruction worker is computed at Rp300 thousand per square meter. If the building space is 36 square meter, the wage is more than Rp10 million. “It is a setback. Government has already raised the building quality standard from a simple house concept to a healthy and prosperous house. Why does he ask developers to build low-cost houses of sub-standard quality,” said Eddy, Wednesday.

Jehansyah Siregar, a settlement expert from the Bandung Institute of Technology (ITB), opined that cheap houses will not have values for the poor. The government should provide community housing with a soft-loan mechanism.

Previously in Bogor, the President feels pitiful for those living under bridges. The government promised to provide very cheap houses with soft-loans to the poor. Suharso Monoarfa, Minister of Community Housing, admitted that he is still brainstorming the concept and shaping the program, so it will be conducted in 2012 at the latest. He admitted that the government is preparing a very cheap house concept with prices at Rp 9 million for a Type 36 house, and Rp 5 million for a Type 21 house. (Im Suryani)


------------------ooo()ooo--------------------