Pemotongan Gaji PNS untuk Bapertarum Dipertanyakan

Penulis : Thalita Rahma

Senin, 14 November 2011 07:00 WIB     

JAKARTA--MICOM: Pengamat perumahan Jehansyah Siregar menilai tidak ada hubungannya jika Menpera memotong gaji PNS untuk keperluan badan pertimbangan tabungan perumahan PNS (Bapertarum).

"Tidak ada hubungannya itu. Janganlah Menpera membuat alasan-alasan yang tidak jelas. Jika ada pemotongan lagi malah akan menjadi agenda terselubung itu," tegasnya, saat dihubungi, Minggu (13/11).

Jehansyah menegaskan dana Bapertarum itu sudah banyak, sehingga sebaiknya disalurkan. Karena PNS tidak mempunyai saluran yang murah melalui dana Bapertarum.

Menurut Jehansyah, yang menyebabkan dana Bapertarum tidak dapat terealisasi dengan baik disebabkan ketidaksiapan Kelembagaan, ketidaksiapan tata ruang dan kota serta kawasan penyediaan perumahan. Lalu, tidak adanya mekanisme pengadaan perumahan yang benar untuk membuat sistem penyediaan perumahan (housing development mechanism).

Ia mengatakan, selama ini selalu muncul peraturan-peraturan yang tidak masuk akal. Seperti golongan IIIA tidak perlu dibuatkan rumah dari dana bapertarum karena sudah cukup kaya.

"Ini aneh bukan? Padahal semua golongan PNS baik dari golongan I sampai golongan atas mendapatkan potongan gaji untuk Bapertarum ini," katanya.

Adanya kecenderungan pemberian dana Bapertarum kepada pengembang dan kontraktor yang mempunyai unsur mencari keuntungan-lah yang dinilai oleh Jehansyah sebagai mekanisme pengadaan perumahan yang salah. "Bukan begitu mekanisme pengadaan perumahannya," cetusnya.

Ia menyarankan, mekanisme pengadaan perumahannya yang perlu dikembangkan. Mekanisme dalam membuat sistem penyediaan perumahan harus berbeda dari sistem penyediaan perumahan komersial.

Jehansyah berpendapat harus jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap dana bapertarum ini? Apakah tanggung jawab ini diberikan kepada Perumnas dan Perumda? dan harus jelas juga kemana penyaluran dana Bapertarum ini. Misalnya, Pemkot atau Pemda menyalurkan dana ke Perumnas atau Perumda untuk membuat kawasan perumahan PNS di kabupaten sorong. Jadi jelas dimana tata ruang, letak tanah untuk kawasan perumahan PNS itu.

Terkait letak tanah, Ia menyampaikan, Sumatera dan Kalimantan masih mempunyai letak tanah yang cukup luas bisa digunakan untuk pembangunan kawasan perumahan PNS.

Jehansyah menegaskan kembali jika Perumnas dan Perumda yang diberikan tanggung jawab terhadap dana Bapertarum maka Perumnas dan Perumda sebaiknya tidak mengambil untung banyak.

"Perumnas dan Perumda tidak ambil untung banyak seperti developer yang mencari untung," tegasnya. (*/OL-10)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/14/276068/293/14/Pemotongan-Gaji-PNS-untuk-Bapertarum-Dipertanyakan-

Perumahan Kumuh Melonjak Tajam

Berita Nasional
Sabtu, 24 September 2011 | 16:47:21 WIB
.

batavia.com - Menurut data Biro Pusat Statistik pada 2010 diketahui bahwa angka housing backlog dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam dari 54 ribu hektare (2004) menjadi 59 ribu hektare (2010). Karena itu pakar perumahan dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja sektor perumahan rakyat.
.
“Presiden perlu menimbang-menimbang kembali prestasi anggota kabinetnya selama dua tahun periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini karena nasib urusan Perumahan Rakyat selama ini menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai program bisa dinilai meleset dari target,” kata M Jehansyah Siregar di Jakarta, Sabtu (24/9).
.
Ia menilai program perumahan rakyat yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tidak efektif dan visioner karena target perumahan rakyat tidak tercapai dan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun terlantar hingga ribuan unit karena tidak dikelola secara utuh.
“Program Rusunami pun banyak ditemui salah sasaran bahkan dijadikan ajang spekulasi kelas menengah atas,” ucapnya.
.
Menurut dia, pembangunan Rusunawa juga banyak salah sasaran ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI.
“Program perumahan swadaya jauh dari pemberdayaan karena cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja. Pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh seperti rumah-rumah kolong jembatan yang disaksikan Presiden SBY di Bogor akhir Februari 2010 lalu,” katanya. Namun, kata anggota Tim Visi Indonesia 2033 ini, hingga kini belum ada skema “delivery” yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi Presiden dengan menyediakan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin.
.
Ia pun menyayangkan kinerja Menpera saat ini yang tidak fokus terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan Rusunawa. "Kalau Menpera tidak sanggup untuk melaksanakan proggram-programnya, seharusnya bisa meminta pendapat para pengamat atau akademisi, bukan meminta pendapat para pengembang (developer)," ucap Jehansyah. O bon
.

http://www.beritabatavia.com/berita-8931-perumahan-kumuh-melonjak-tajam.html

SBY Diminta Evaluasi Menpera

Sun, Sep 25, 2011 at 00:47 | Jakarta, matanews.com
.
MENYUSUL rencana Presiden SBY melakukan perombakan kabinet, pakar perumahan dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar meminta Presiden mengevaluasi kinerja menteri perumahan rakyat yang dirasa cukup mengkhawatirkan, karena hampir semua program meleset dari target.
“Presiden perlu menimbang-menimbang kembali prestasi menteri perumahan rakyat karena nasib urusan perumahan rakyat selama ini menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai program meleset dari target,” kata M Jehansyah Siregar di Jakarta, Sabtu 24 September 2011.
.
Ia menilai program perumahan rakyat yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tidak efektif dan visioner karena target perumahan rakyat tidak tercapai dan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun terlantar hingga ribuan unit karena tidak dikelola secara utuh.“Program Rusunami pun banyak ditemui salah sasaran bahkan dijadikan ajang spekulasi kelas menengah atas,” ucapnya. Menurut dia, pembangunan Rusunawa juga banyak salah sasaran ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI.
.
“Program perumahan swadaya jauh dari pemberdayaan karena cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja. Pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh seperti rumah-rumah kolong jembatan yang disaksikan Presiden SBY di Bogor akhir Februari 2010 lalu,” katanya.
.
Namun, kata anggota Tim Visi Indonesia 2033 ini, hingga kini belum ada skema “delivery” yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi Presiden dengan menyediakan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin.
Dari data BPS 2010 diketahui bahwa angka housing backlog dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam dari 54 ribu hektare (2004) menjadi 59 ribu hektare (2010).
.
Ia pun menyayangkan kinerja Menpera saat ini yang tidak fokus terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan Rusunawa. Kalau Menpera tidak sanggup untuk melaksanakan proggram-programnya, seharusnya bisa meminta pendapat para pengamat atau akademisi, bukan meminta pendapat para pengembang (developer), ucap Jehansyah. Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden SBY perlu segera membuat evaluasi mendalam dan merumuskan kriteria-kriteria menteri yang sanggup memimpin sektor Perumahan Rakyat ini agar “on the right track” dan segera “debottlenecking” sumbat-sumbat di KIB II.
.
Menurut Jehansyah, kinerja menteri yang buruk ini umumnya karena mereka hanya mampu membuat proyek-proyek pengadaan konstruksi, menuntut pemda tanpa pembinaan dan membebani pengembang dengan kewajiban-kewajiban yang merugikan bisnisnya. “Kegagalan kinerja menteri usulan parpol pada dua periode ini, maka Presiden sebaiknya memilih menteri dari jalur profesional/akademisi,” katanya.
.
Ia menambahkan, Menpera yang dibutuhkan rakyat adalah figur yang kapabel dan memiliki visi-misi yang kuat untuk mengembangkan “housing delivery system” (HDS) secara utuh dengan mengutamakan public HDS dan community HDS dan tetap menempatkan commercial HDS sebagai bisnis profesional.
Selain itu, kata dia, figur Menpera juga dapat melakukan pembinaan kapasitas daerah secara efektif melalui konsep, skema-skema dan model-model penanganan yang tepat serta melakukan penguatan kelembagaan penyedia perumahan publik dengan menempatkan Perumnas sebagai Perumnas reformasi (NHUDC).(ant/hms)



http://matanews.com/2011/09/25/sby-diminta-evaluasi-menpera/

Sektor Perumahan Rakyat Perlu Dievaluasi

Saturday, 24 September 2011

Jakarta-Pakar perumahan dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja sektor perumahan rakyat. “Presiden perlu menimbang-menimbang kembali prestasi anggota kabinetnya selama dua tahun periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini karena nasib urusan Perumahan Rakyat selama ini menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai program bisa dinilai meleset dari target,” kata M Jehansyah Siregar di Jakarta, Sabtu (24/9). Ia menilai program perumahan rakyat yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tidak efektif dan visioner karena target perumahan rakyat tidak tercapai dan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun terlantar hingga ribuan unit karena tidak dikelola secara utuh.
.
“Program Rusunami pun banyak ditemui salah sasaran bahkan dijadikan ajang spekulasi kelas menengah atas,” ucapnya.
Menurut dia, pembangunan Rusunawa juga banyak salah sasaran ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI.
“Program perumahan swadaya jauh dari pemberdayaan karena cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja. Pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh seperti rumah-rumah kolong jembatan yang disaksikan Presiden SBY di Bogor akhir Februari 2010 lalu,” katanya.
.
Namun, kata anggota Tim Visi Indonesia 2033 ini, hingga kini belum ada skema “delivery” yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi Presiden dengan menyediakan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin. Dari data BPS 2010 diketahui bahwa angka housing backlog dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam dari 54 ribu hektare (2004) menjadi 59 ribu hektare (2010).
.
Ia pun menyayangkan kinerja Menpera saat ini yang tidak fokus terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan Rusunawa. Kalau Menpera tidak sanggup untuk melaksanakan proggram-programnya, seharusnya bisa meminta pendapat para pengamat atau akademisi, bukan meminta pendapat para pengembang (developer), ucap Jehansyah. Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden SBY perlu segera membuat evaluasi mendalam dan merumuskan kriteria-kriteria menteri yang sanggup memimpin sektor Perumahan Rakyat ini agar “on the right track” dan segera “debottlenecking” sumbat-sumbat di KIB II. O ant


http://hariantopnews.com/2011/09/sektor-perumahan-rakyat-perlu-dievaluasi/

SDA Siap Ajukan Pengganti Suharso

Senin, 26 September 2011 09:04

JAKARTA – Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) siap mengajukan nama calon pengganti Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, jika nanti presiden memintanya. Terkait nama yang kini telah dipersiapkan PPP, SDA masih belum mau menjelaskan. “Kalau itu, jawabannya nanti dulu, jangan mengandai-andai, karena yang diganti juga belum jelas,” ujarnya di sela acara pelantikan pengurus DPP PPP 2011-2015, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.
.
Di KIB jilid II, hingga saat ini, PPP masih menempatkan dua kadernya duduk sebagai menteri. Selain SDA yang menjabat sebagai menteri agama, satu nama lain adalah Suharso Monoarfa. Hingga saat ini, Suharso masih tercatat sebagai salah satu pengurus DPPP PPP. Meski tidak hadir dalam acara pelantikan, mantan bendahara umum PPP tersebut tercatat sebagai salah satu ketua DPP partai berlambang kabah tersebut. Suharso disebut - sebut terancam di-reshuffle usai muculnya secara luas keretakan rumahtangga bapak dua anak tersebut. Dia digugat cerai istrinya, Carolina Kaluku yang merasa sudah diselingkuhi.
.
Secara terpisah, dosen Kelompok Perumahan dan Pemukiman ITB M Jehansyah Siregar mengatakan dua tahun pemerintahan SBY, urusan perumahan rakyat memang menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. “Berbagai program bisa dinilai meleset dari tujuannya,” kritik Jehansyah yang juga anggota Tim Visi Indonesia 2033 itu. Dia menyebut program rumah susun hak milik (rusunami) banyak yang salah sasaran. Bahkan menjadi ajang spekulasi kelas menengah atas. Begitu juga dengan program rumah susun hak sewa (rusunawa) yang terlantar sampai ribuan unit.
.
“Ujungnya salah sasaran juga ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI,” katanya.
Nasib serupa juga menimpa program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S). Program itu, ungkap Jehansyah, dalam implementasinya justru jauh dari konsep pemberdayaan. “Malah cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja dan sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh,” jelasnya.
.
Menurut dia, sudah tujuh bulan berselang. Namun, sampai sekarang belum ada skema delivery yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi presiden dalam menyediakan rumah sangat murah tersebut. “Yang pasti, dari data BPS 2010 diketahui bahwa angka housing backlog (pekerjaan pembangunan rumah yang tak selesai  atau tak lengkap, red) dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam,” kata Jehansyah. Dia berharap Presiden SBY mengevaluasi mendalam Menteri Perumahan Rakyat. “Sebagaimana kegagalan kinerja menteri usulan parpol ini (Suharso Monoarfa), maka SBY sebaiknya memilih menteri dari jalur professional atau akademisi,” saran Jehansyah.(dyn/pri/bay)

.
http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15854:sda-siap-ajukan-pengganti-suharso&catid=32:languages&Itemid=47

Presiden Perlu Evaluasi Kinerja Menpera

Sabtu, 24 September 2011
.
JAKARTA (Suara Karya):Pakar perumahan dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah menilai rencana perombakan (reshuffle) kabinet merupakan momentum agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja para menterinya, khususnya sektor perumahan rakyat. "Presiden perlu menimbang-menimbang kembali prestasi anggota kabinetnya selama dua tahun periode KIB II ini karena nasib urusan Perumahan Rakyat selama ini menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai program bisa dinilai meleset dari target," kata M Jehansyah Siregar kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.
 .
Ia menilai program perumahan rakyat yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tidak efektif dan visioner karena target perumahan rakyat tidak tercapai dan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun terlantar hingga ribuan unit karena tidak dikelola secara utuh. "Program Rusunami pun banyak ditemui salah sasaran bahkan dijadikan ajang spekulasi kelas menengah atas," ucapnya.
 .
Menurut dia, pembangunan Rusunawa juga banyak salah sasaran ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI. "Program perumahan swadaya jauh dari pemberdayaan karena cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja. Pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh seperti rumah-rumah kolong jembatan yang disaksikan Presiden SBY di Bogor akhir Februari 2010 lalu," katanya.
 .
Namun, kata anggota Tim Visi Indonesia 2033 ini, hingga kini belum ada skema "delivery" yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi Presiden dengan menyediakan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin. Dari data BPS 2010 diketahui bahwa angka housing backlog dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam dari 54 ribu hektare (2004) menjadi 59 ribu hektare (2010).
 .
Ia pun menyayangkan kinerja Menpera saat ini yang tidak fokus terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan Rusunawa. Kalau Menpera tidak sanggup untuk melaksanakan proggram-programnya, seharusnya bisa meminta pendapat para pengamat atau akademisi, bukan meminta pendapat para pengembang (developer), ucap Jehansyah.
 .
Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden SBY perlu segera membuat evaluasi mendalam dan merumuskan kriteria-kriteria menteri yang sanggup memimpin sektor Perumahan Rakyat ini agar "on the right track" dan segera "debottlenecking" sumbat-sumbat di KIB II. Menurut Jehansyah, kinerja menteri yang buruk ini umumnya karena mereka hanya mampu membuat proyek-proyek pengadaan konstruksi, menuntut pemda tanpa pembinaan dan membebani pengembang dengan kewajiban-kewajiban yang merugikan bisnisnya.
 .
"Kegagalan kinerja menteri usulan parpol pada dua periode ini, maka Presiden sebaiknya memilih menteri dari jalur profesional/akademisi," katanya. Ia menambahkan, Menpera yang dibutuhkan rakyat adalah figur yang kapabel dan memiliki visi-misi yang kuat untuk mengembangkan "housing delivery system" (HDS) secara utuh dengan mengutamakan public HDS dan community HDS dan tetap menempatkan commercial HDS sebagai bisnis profesional.

Selain itu, kata dia, figur Menpera juga dapat melakukan pembinaan kapasitas daerah secara efektif melalui konsep, skema-skema dan model-model penanganan yang tepat serta melakukan penguatan kelembagaan penyedia perumahan publik dengan menempatkan Perumnas sebagai Perumnas reformasi (NHUDC).(Antara)
.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=287448
.
http://www.beritasatu.com/articles/read/2011/9/6191/presiden-harus-evaluasi-kerja-menpera
.

Posisi Menteri Asal Bogor Terancam

Senin, 26 September 2011 , 09:04:00

SDA Siap Ajukan Pengganti Suharso Monoarfa

JAKARTA-Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menjadi salah satu menteri yang terus disebut-sebut bakal ikut di-reshuffle. Sebagai salah satu pimpinan partai yang telah diajak bicara Presiden SBY, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menyatakan, pihaknya siap mengajukan nama calon pengganti menteri, jika nanti presiden memintanya.

 
Terpisah, dosen Kelompok Perumahan dan Pemukiman ITB M. Jehansyah Siregar mengatakan, dua tahun pemerintahan SBY, urusan perumahan rakyat memang menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. “Berbagai program bisa dinilai meleset dari tujuannya,” kritik Jehansyah yang juga anggota Tim Visit Indonesia 2033, itu.(dyn/pri/bay)

http://radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=80094