Sabtu, 24 September 2011
.
JAKARTA (Suara Karya):Pakar perumahan dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah menilai rencana perombakan (reshuffle) kabinet merupakan momentum agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja para menterinya, khususnya sektor perumahan rakyat. "Presiden perlu menimbang-menimbang kembali prestasi anggota kabinetnya selama dua tahun periode KIB II ini karena nasib urusan Perumahan Rakyat selama ini menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai program bisa dinilai meleset dari target," kata M Jehansyah Siregar kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.
.
Ia menilai program perumahan rakyat yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tidak efektif dan visioner karena target perumahan rakyat tidak tercapai dan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun terlantar hingga ribuan unit karena tidak dikelola secara utuh. "Program Rusunami pun banyak ditemui salah sasaran bahkan dijadikan ajang spekulasi kelas menengah atas," ucapnya.
.
Menurut dia, pembangunan Rusunawa juga banyak salah sasaran ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI. "Program perumahan swadaya jauh dari pemberdayaan karena cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja. Pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh seperti rumah-rumah kolong jembatan yang disaksikan Presiden SBY di Bogor akhir Februari 2010 lalu," katanya.
.
Namun, kata anggota Tim Visi Indonesia 2033 ini, hingga kini belum ada skema "delivery" yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi Presiden dengan menyediakan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin. Dari data BPS 2010 diketahui bahwa angka housing backlog dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam dari 54 ribu hektare (2004) menjadi 59 ribu hektare (2010).
.
Ia pun menyayangkan kinerja Menpera saat ini yang tidak fokus terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan Rusunawa. Kalau Menpera tidak sanggup untuk melaksanakan proggram-programnya, seharusnya bisa meminta pendapat para pengamat atau akademisi, bukan meminta pendapat para pengembang (developer), ucap Jehansyah.
.
Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden SBY perlu segera membuat evaluasi mendalam dan merumuskan kriteria-kriteria menteri yang sanggup memimpin sektor Perumahan Rakyat ini agar "on the right track" dan segera "debottlenecking" sumbat-sumbat di KIB II. Menurut Jehansyah, kinerja menteri yang buruk ini umumnya karena mereka hanya mampu membuat proyek-proyek pengadaan konstruksi, menuntut pemda tanpa pembinaan dan membebani pengembang dengan kewajiban-kewajiban yang merugikan bisnisnya.
.
"Kegagalan kinerja menteri usulan parpol pada dua periode ini, maka Presiden sebaiknya memilih menteri dari jalur profesional/akademisi," katanya. Ia menambahkan, Menpera yang dibutuhkan rakyat adalah figur yang kapabel dan memiliki visi-misi yang kuat untuk mengembangkan "housing delivery system" (HDS) secara utuh dengan mengutamakan public HDS dan community HDS dan tetap menempatkan commercial HDS sebagai bisnis profesional.
Selain itu, kata dia, figur Menpera juga dapat melakukan pembinaan kapasitas daerah secara efektif melalui konsep, skema-skema dan model-model penanganan yang tepat serta melakukan penguatan kelembagaan penyedia perumahan publik dengan menempatkan Perumnas sebagai Perumnas reformasi (NHUDC).(Antara)
.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=287448
.
http://www.beritasatu.com/articles/read/2011/9/6191/presiden-harus-evaluasi-kerja-menpera
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar