(Kompas, Selasa-31 Mei 2011)
JAKARTA, KOMPAS-Program rumah murah yang dicanangkan pemerintah untuk rakyat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta per bulan tersendat. Kendala terbesar adalah kepastian lahan dari pemerintah daerah hingga infrastruktur penunjang.
Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief mengemukakan, pihaknya siap membangun rumah murah sebanyak 16.000 unit seharga Rp 20 juta-Rp 25 juta per unit, serta rumah murah Rp 25 juta-Rp 55 juta per unit tahun 2012.
Meskipun demikian, diperlukan komitmen menyeluruh, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan kewajiban pelayanan publik dan lahan agar program nasional rumah murah bisa terwujud.
Himawan menambahkan, presiden telah mengarahkan revitalisasi fungsi Perum Perumnas untuk menjadi pelaku utama penyediaan rumah rakyat dan pembangunan perkotaan. Hal itu akan dibahas dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perum Perumnas.
Himawan menambahkan, presiden telah mengarahkan revitalisasi fungsi Perum Perumnas untuk menjadi pelaku utama penyediaan rumah rakyat dan pembangunan perkotaan. Hal itu akan dibahas dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perum Perumnas.
Pengamat Perumahan dari Institut Teknologi Bandung, Jehansyah Siregar menilai, proyek rumah murah tanpa lokasi yang terencana tidak akan mampu mengejar kebutuhan perumahan, terutama di perkotaan. Padahal, urbanisasi di 10 kota metropolitan dan 100 kota besar dan sedang membutuhkan sedikitnya 2 juta rumah per tahun.
Untuk itu, diperlukan pemberdayaan perusahaan negara untuk menjadi lokomotif pembangunan perumahan dan permukiman dalam skala besar. Hingga kini, total kekurangan rumah di Indonesia sudah mencapai 8,4 juta unit. Adapun laju kekurangan rumah setiap tahun mencapai 400.000 unit. (LKT)
http://www.reidkijakarta.com/rei/web/?mod=news&do=detail&cat=1&id=508
Tidak ada komentar:
Posting Komentar