Sabtu, 24 September 2011 | 16:47:21 WIB
.
batavia.com - Menurut data Biro Pusat Statistik pada 2010 diketahui bahwa angka housing backlog dan luas perumahan kumuh justru melonjak tajam dari 54 ribu hektare (2004) menjadi 59 ribu hektare (2010). Karena itu pakar perumahan dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja sektor perumahan rakyat.
.
“Presiden perlu menimbang-menimbang kembali prestasi anggota kabinetnya selama dua tahun periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini karena nasib urusan Perumahan Rakyat selama ini menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai program bisa dinilai meleset dari target,” kata M Jehansyah Siregar di Jakarta, Sabtu (24/9).
.
Ia menilai program perumahan rakyat yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tidak efektif dan visioner karena target perumahan rakyat tidak tercapai dan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun terlantar hingga ribuan unit karena tidak dikelola secara utuh.
“Program Rusunami pun banyak ditemui salah sasaran bahkan dijadikan ajang spekulasi kelas menengah atas,” ucapnya.
.
Menurut dia, pembangunan Rusunawa juga banyak salah sasaran ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI.
“Program perumahan swadaya jauh dari pemberdayaan karena cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja. Pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh seperti rumah-rumah kolong jembatan yang disaksikan Presiden SBY di Bogor akhir Februari 2010 lalu,” katanya. Namun, kata anggota Tim Visi Indonesia 2033 ini, hingga kini belum ada skema “delivery” yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi Presiden dengan menyediakan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin.
.
Ia pun menyayangkan kinerja Menpera saat ini yang tidak fokus terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan Rusunawa. "Kalau Menpera tidak sanggup untuk melaksanakan proggram-programnya, seharusnya bisa meminta pendapat para pengamat atau akademisi, bukan meminta pendapat para pengembang (developer)," ucap Jehansyah. O bon
.
http://www.beritabatavia.com/berita-8931-perumahan-kumuh-melonjak-tajam.html
.
“Presiden perlu menimbang-menimbang kembali prestasi anggota kabinetnya selama dua tahun periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini karena nasib urusan Perumahan Rakyat selama ini menunjukkan kinerja yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai program bisa dinilai meleset dari target,” kata M Jehansyah Siregar di Jakarta, Sabtu (24/9).
.
Ia menilai program perumahan rakyat yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tidak efektif dan visioner karena target perumahan rakyat tidak tercapai dan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pun terlantar hingga ribuan unit karena tidak dikelola secara utuh.
“Program Rusunami pun banyak ditemui salah sasaran bahkan dijadikan ajang spekulasi kelas menengah atas,” ucapnya.
.
Menurut dia, pembangunan Rusunawa juga banyak salah sasaran ketika terpaksa disediakan untuk mahasiswa dan anggota TNI/POLRI.
“Program perumahan swadaya jauh dari pemberdayaan karena cenderung bagi-bagi uang renovasi rumah saja. Pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh keluarga-keluarga miskin kota di permukiman kumuh seperti rumah-rumah kolong jembatan yang disaksikan Presiden SBY di Bogor akhir Februari 2010 lalu,” katanya. Namun, kata anggota Tim Visi Indonesia 2033 ini, hingga kini belum ada skema “delivery” yang menjanjikan untuk melaksanakan instruksi Presiden dengan menyediakan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin.
.
Ia pun menyayangkan kinerja Menpera saat ini yang tidak fokus terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan Rusunawa. "Kalau Menpera tidak sanggup untuk melaksanakan proggram-programnya, seharusnya bisa meminta pendapat para pengamat atau akademisi, bukan meminta pendapat para pengembang (developer)," ucap Jehansyah. O bon
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar